Ngobrol Desa 196 | RPDN Bedah Kekacauan SK BPSDM Kemendes PDT dan Nasib 805 Pendamping

Описание: Program Ngobrol Desa edisi ke-196 menghadirkan diskusi mendalam dan kritis mengenai polemik terbitnya SK BPSDM Kemendes PDT yang berdampak langsung pada ratusan tenaga pendamping desa di seluruh Indonesia. Dalam episode ini, Relawan Pendamping Desa Nusantara (RPDN) membedah secara terbuka apa yang mereka sebut sebagai kekacauan administratif dan kebijakan yang berimplikasi serius terhadap keberlanjutan kerja pendamping desa profesional.

Diskusi dipandu dan disampaikan oleh Suryo Koco, aktivis desa dan perwakilan RPDN, yang menjelaskan kronologi advokasi sejak akhir Desember hingga Januari. Ia menguraikan bagaimana sebanyak 805 tenaga pendamping desa existing tidak tercantum dalam SK terbaru yang diterbitkan oleh BPSDM Kemendes PDT, sehingga menimbulkan ketidakpastian status kerja, kontrak tahun anggaran 2026, serta potensi hilangnya hak profesional para pendamping.
Dalam paparannya, Suryo Koco menegaskan bahwa RPDN bukanlah organisasi baru atau reaktif.

Sejak sebelum lahirnya Undang-Undang Desa, jaringan ini telah aktif melakukan advokasi kebijakan desa, pendampingan pemerintah desa, serta terlibat dalam proses historis penyusunan regulasi desa. Karena itu, langkah advokasi yang dilakukan saat ini didasarkan pada data, dokumen, dan prosedur hukum yang sah.

Diskusi juga mengungkap langkah-langkah konkret yang telah ditempuh, mulai dari pembentukan grup koordinasi nasional, pengumpulan data melalui Google Form, konsultasi dengan Ombudsman RI, hingga pengiriman surat resmi kepada Kepala BPSDM, Menteri Desa, Inspektorat Jenderal, KemenPAN-RB, dan pihak terkait lainnya. Namun hingga diskusi ini berlangsung, belum ada respons resmi dari Kepala BPSDM terhadap substansi persoalan yang diajukan.

Menariknya, dalam forum ini juga dibahas simbolik angka 805—jumlah pendamping terdampak—yang dimaknai sebagai kekuatan kolektif yang “dipaksa kosong namun sedang bergerak untuk berubah”. Meski disampaikan dengan gaya reflektif dan kultural, pesan utamanya jelas: ada krisis tata kelola SDM desa yang tidak boleh diabaikan.

Episode ini penting untuk ditonton oleh tenaga pendamping desa, kepala desa, pemerhati kebijakan desa, akademisi, serta pemangku kepentingan pembangunan perdesaan, karena membuka ruang transparansi, klarifikasi, dan kontrol publik terhadap kebijakan Kemendes PDT. Ngobrol Desa 196 bukan sekadar diskusi, melainkan panggilan untuk memperbaiki tata kelola desa secara adil, profesional, dan bertanggung jawab.

📌 Tonton sampai akhir untuk memahami duduk persoalan SK BPSDM, arah advokasi RPDN, serta kemungkinan langkah lanjutan yang sedang disiapkan.


#NgobrolDesa
#PendampingDesa
#RPDN
#KemendesPDT
#BPSDM
#AdvokasiDesa
#KebijakanDesa
#DesaIndonesia

---
Mau Punya komuntas Seprofesi ? TPP, / PEMDES /KOPDES / BUMDES ?
gabung WA Grop Eksklusif...
Investasi sekali seumur hidup 50K
klik dn pilih : https://s.id/WADESA

Karena bertumbuh itu jauh lebih indah bila dilakukan bersama, bukan sendirian. 🌱
#mytvdesa #tvdesa #desa #Kemendesa #Kemendagri #desainstitute #desamerdeka #desaisme #desa #perdesaan #tvdesalokal