Mediasi dengan Gubernur dan Bupati Luwu Raya Tak Capai Hasil, Mahasiswa Ancam Eskalasi Perjuangan

Описание: #tribuntimur #tribunviral #ipmil #warningdemo #pemekaran #luwuraya

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (Ipmil) Raya kecewa dengan hasil pertemuan bersama kepala daerah di Baruga Asta Cita, Rujab Gubernur Sulsel, Jl Sungai Tangka, Kota Makassar, Sulsel pada Kamis (29/1/2026) malam.
Dua jam semeja dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Wali Kota Palopo Naili Trisal,Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri dan Bupati Luwu Patahuddin.
Hasil pertemuan tersebut dianggap gagal Ketua PP Ipmil Luwu, Yandi.
Yandi bersama mahasiswa lainnya sempat menghadang Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat meninggalkan Baruga Asta Cita, tepatnya dibelakang Masjid Rujab Gubernur.
Namun mediasi yang coba dibangun tak sesuai harapan mahasiswa.
Para pengurus Ipmil lantas kembali ke Baruga Asta Cita.
Mereka berdiri diatas panggung, melantangkan kekecewaan hasil pertemuan tersebut.
"saya sampaikan dengan tegas kepada seluruh masyarakat Luwu Raya bahwa perjuangan kita akan terus berlanjut tidak sampai disini. Jikalau memang harus tutup jalan selama-lamanya Luwu Raya bahkan kota Makassar sendiri maka harus dilakukan," tegas Yandi dihadapan Reporter Tribun-Timur.com.
Yandi menyebut tidak ada hasil konkrit dari pertemuan dengan kepala daerah.
Padahal dalam pertemuan lebih dari dua jam ini, sejumlah elemen terlibat.
Diantaranya Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi.
Lalu Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Wanoko dan Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.
"Aliansi Wija To Luwu menyatakan bahwa pertemuan malam hari ini persoalan pemekaran Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya tidak menemukan hasil yang baik. Kami anggap pertemuan ini gagal, yang sifatnya hanya normatif," kata Yandi.
Gubernur Andi Sudirman menyebut seluruh hal berkaitan permintaan pemekaran wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Dirinya mengangkat kembali persoalan moratorium DOB yang belum dicabut.
Namun, Andi Sudirman menyebut pemekaran bisa saja dilaksanakan meski moratorium DOB masih berlaku.
"Saat ini sudah memang ada moratorium dan ada pengecualian khusus untuk yang mengurungkan program strategis nasional seperti yang di Papua itu sudah terjadi, tapi itu memang harus kebijakan pusat," ujar Andi Sudirman.
Pengecualian itu disebut Andi Sudirman, kembali lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Andi Sudirman mengakui kewenangan pemerintah provinsi terbatas dalam urusan pemekaran wilayah.
Sehingga dirinya mendorong perwakilan anggota legislatif dari dapil Luwu Raya yang proaktif memantau situasi moratorium di tingkat pusat.
Sekda Sulsel Jufri Rahman menyebut DOB Provinsi Luwu Raya bisa saja terbentuk meski ada moratorium DOB.
Berkaca dari pemekaran di tanah Papua beberapa tahun lalu.
"Moratorium sampai saat ini masih berlaku, tetapi moratorium itu boleh dibuka secara selektif, apa buktinya? moratorium masih berlaku, tiga daerah baru di Papua, karena itu kan selektif toh," ujar Sekda Sulsel Jufri Rahman.
Pemekaran di tanah Papua menjadi bukti meski moratorium masih berlaku, namun DOB bisa dibentuk dengan pertimbangan khusus.
Hal inilah yang sebenarnya bisa menjadi peluang dalam pembentukan DOB Provinsi Luwu Raya.
"Saya sudah mengatakan, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi jalannya pemekaran sepanjang anda bersyarat untuk mekar, tetapi siapapun yang mendorong kalau tidak bersyarat pasti berhadapan dengan aturan," lanjutnya.
Jufri Rahman pun menyebut perlu meninjau kesiapan Luwu Raya memenuhi syarat pemekaran provinsi.




Reporter : Faqih
Editor Video : Sanovra J. R
Narator : Rasni Gani

(TRIBUN-TIMUR.COM)

Update info terkini via http://tribun-timur.com/
YouTube business inquiries: 081144407111