Amnesty: Prajurit TNI Bukan Satpam Kejaksaan

Описание: Amnesty International Indonesia mengkritik kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Organisasi hak asasi manusia itu menilai kehadiran tentara berseragam tempur di ruang sidang melanggar aturan hukum dan mengancam independensi peradilan.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan bahwa TNI merupakan alat negara di sektor pertahanan, bukan satuan pengamanan persidangan. “TNI bukan satpam jaksa. Pengadilan umum adalah wilayah yudikatif yang merdeka dan harus bebas dari pengaruh militer,” kata Usman dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Januari 2026.

Menurut Amnesty, persidangan yang adil mensyaratkan ruang sidang yang bebas dari tekanan. Kehadiran personel militer berseragam tempur dinilai menciptakan suasana intimidatif terhadap majelis hakim, saksi, terdakwa, serta tim penasihat hukum. Amnesty menilai praktik tersebut bertentangan dengan prinsip peradilan yang independen.

Amnesty juga menilai langkah Ketua Majelis Hakim yang meminta personel TNI mundur dari ruang sidang sebagai tindakan yang tepat. Selain menghalangi pandangan pengunjung dan jurnalis, keberadaan tentara di ruang sidang umum dianggap menyalahi ketentuan perundang-undangan.

Organisasi ini mendesak Kejaksaan menghentikan pola pengamanan yang bersifat militeristik. Amnesty menolak alasan pengamanan yang merujuk pada Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dan Kejaksaan. Menurut Amnesty, MoU tersebut tidak memiliki daya ikat terhadap lembaga peradilan.
Keengganan Kejaksaan meminta pengamanan dari Kepolisian dinilai mencerminkan adanya nuansa politis dalam perkara tersebut sekaligus menunjukkan konflik berkepanjangan antara Kejaksaan dan Polri.

Amnesty juga menilai fenomena ini bertentangan dengan pernyataan Presiden yang menyatakan tidak akan menghidupkan kembali militerisme. Kehadiran tentara di ruang sidang serta meluasnya peran militer di birokrasi sipil dinilai sebagai bentuk normalisasi praktik militerisme dalam pemerintahan sipil.




Video: X
Editor: Ridian Eka Saputra