🔴PENGHINAAN LEMBAGA NEGARA MUNCUL LAGI DI KUHP BARU, Padahal Sudah Dihapus dari UU ITE

Описание: Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yakni UU Nomor 1 Tahun 2023, resmi berlaku penuh mulai hari ini, 2 Januari 2026. Pemberlakuan KUHP tersebut menuai beragam tanggapan dan kritik dari sejumlah kalangan.

Salah satu kritik datang dari mantan Jaksa Agung RI, Marzuki Darusman. Ia menilai KUHP baru berpotensi menimbulkan persoalan serius dan menyebut Indonesia berada dalam kondisi darurat hukum. Marzuki bahkan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penundaan pemberlakuan KUHP atau mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Marzuki, sejumlah ketentuan dalam KUHP dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan berisiko membuka ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Ia juga menyoroti potensi melemahnya perlindungan hukum bagi warga negara, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik.

Dalam pernyataannya, Marzuki mengaitkan kekhawatiran tersebut dengan pengalaman penanganan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025, termasuk dugaan penahanan warga tanpa dasar hukum yang jelas. Ia menilai, kewenangan aparat dalam proses penyelidikan dan kriminalisasi dapat meningkat secara signifikan dengan diberlakukannya KUHP baru.

Selain itu, sejumlah pasal dalam KUHP baru turut menjadi sorotan publik. Beberapa di antaranya adalah pasal yang mengatur penyebaran paham tertentu, penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara, serta unjuk rasa tanpa pemberitahuan. Pasal-pasal tersebut dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir dan membatasi hak konstitusional warga negara.

Berikut sejumlah pasal yang paling banyak mendapat perhatian publik:

-Pasal 188 tentang larangan penyebaran paham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila
-Pasal 240–241 terkait penghinaan terhadap presiden, pemerintah, dan lembaga negara
-Pasal 256 mengenai unjuk rasa tanpa pemberitahuan kepada aparat

Pemberlakuan KUHP baru ini terus menjadi bahan diskusi dan perdebatan di tengah masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan serta memastikan implementasi hukum berjalan sesuai prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

(Tribun-Video.com)

Program: Hot Topic
Editor Video: Bima Respati

Relay TribunJatim Network: Anugrah Fitra