ycliper

Популярное

Музыка Кино и Анимация Автомобили Животные Спорт Путешествия Игры Юмор

Интересные видео

2025 Сериалы Трейлеры Новости Как сделать Видеоуроки Diy своими руками

Топ запросов

смотреть а4 schoolboy runaway турецкий сериал смотреть мультфильмы эдисон
Скачать

Hentikan Kriminalisasi Kritik | Bedah Editorial MI

Автор: METRO TV

Загружено: 2026-01-12

Просмотров: 846

Описание: MetroTV, KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius, akhir-akhir ini. Itu terjadi setelah stand up comedian atau pelawak tunggal Pandji Pragiwaksono menyentil dengan kritikan sangat tajam lewat pertunjukan spesialnya bertajuk, Mens Rea.

Ia menyentil kekuasaan dan mengajak penontonnya menertawakan absurditas politik Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mantan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, tidak luput dari humor menusuk yang lahir dari keresahannya selama ini.

Selain menyasar para pejabat, Pandji juga mengkritik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Menurut keyakinan Pandji, kedua organisasi itu seharusnya menolak pemberian izin usaha pertambangan dari pemerintah.

Ia membandingkan keputusan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sikap dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), yang tidak mau ikut-ikutan mengelola tambang.

Tawaran izin tambang itu, kata Pandji, sudah seharusnya ditolak karena di baliknya tersimpan politik balas budi. Akan tetapi, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah selaku organisasi yang seharusnya membina kehidupan umat malah bersedia menerima dan menganggap itu sebagai rezeki anak saleh.

Namun, gara-gara keberaniannya menyampaikan kritik berbalut humor, ia dilaporkan ke aparat kepolisian. Rizki, yang mengaku sebagai koordinator Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah, melaporkan Pandji karena tersinggung dengan tuduhan politik balas budi. Humor, yang semestinya menjadi alat refleksi, kini dipertukarkan dengan ancaman pidana.

Pandji dilaporkan dengan rangkaian pasal-pasal dalam KUHP baru tentang penodaan agama dan penghasutan. Ancaman hukumannya ialah 3 hingga 4 tahun penjara. Kita haruskan katakan bahwa pelaporan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Prinsip utama dalam demokrasi ialah pengakuan dan penegakan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi.

Tentu, kebebasan berekspresi bukanlah cek kosong tanpa batas. Namun, penyelesaian atas ketersinggungan moral dalam sebuah karya seni seharusnya dijawab dengan narasi tandingan atau diskusi terbuka, bukan mengadukan ke aparat penegak hukum.

Ketersinggungan sang pelapor juga mengundang tanda tanya besar. Tayangan Mens Rea, memang muncul di layanan streaming video, Netflix pada 27 Desember 2025. Akan tetapi, pertunjukan itu sebenarnya sudah lama digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada 30 Agustus 2025.

Itu berarti kritik dan satir yang dilontarkan Pandji sudah dinikmati publik sejak bulan Agustus silam. Tidak ada satupun pihak yang tersinggung. Bahkan penonton yang menyaksikan langsung pulang bukan dengan amarah melainkan membawa kesegaran baru.

Publik juga mempertanyakan alasan polisi menerima laporan Rizki. Korps Bhayangkara ternyata bersedia menerima laporan tersebut dengan memakai KUHP baru, meski di bulan Agustus.

Seharusnya penyidik berhati-hati dalam melakukan kajian awal untuk menilai layak-tidaknya sebuah pengaduan sebelum laporan polisi tersebut dibuat tanda terimanya. Bagaimana mungkin KUHP yang mulai berlaku 2 Januari 2026 dikenakan pada peristiwa yang terjadi pada 2025.

Dalam hukum, ada asas legalitas. Sebuah aturan hukum tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif). Jika polisi memaksakan KUHP baru untuk ucapan di tahun 2025, ini adalah cacat prosedur yang sangat serius.

Publik tentu tidak ingin penegak hukum menjadi alat yang dipakai pihak-pihak tertentu untuk mengkriminalisasi siapa pun. Harus kita ingatkan bahwa demokrasi yang sehat tidak memenjarakan kritik. Selama tawa masih diizinkan terdengar, demokrasi masih bernapas. Jangan biarkan Indonesia jatuh dalam darurat tawa.


#EditorialMI #MediaIndonesia #PandjiPragiwaksono #MensRea #Netflix



-----------------------------------------------------------------------

Follow juga sosmed kami untuk mendapatkan update informasi terkini!


Website: https://www.metrotvnews.com/
Facebook:   / metrotv  
Instagram:   / metrotv  
Twitter:   / metro_tv  
TikTok:   / metro_tv  
Metro Xtend: https://xtend.metrotvnews.com/

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
Hentikan Kriminalisasi Kritik | Bedah Editorial MI

Поделиться в:

Доступные форматы для скачивания:

Скачать видео

  • Информация по загрузке:

Скачать аудио

Похожие видео

[Full] Blak-Blakan! Pengakuan Damai Hari Lubis Bertemu Jokowi di Depan Roy Suryo

[Full] Blak-Blakan! Pengakuan Damai Hari Lubis Bertemu Jokowi di Depan Roy Suryo

WAWANCANDA FERI AMSARI - MENS REA

WAWANCANDA FERI AMSARI - MENS REA

Keras Titiek Soeharto Ngegas Desak Menhut Raja Juli Tuntut ke Perusahaan Penyebab Banjir

Keras Titiek Soeharto Ngegas Desak Menhut Raja Juli Tuntut ke Perusahaan Penyebab Banjir

Blak-Blakan! Damai Lubis Ungkap Pertemuan dengan Jokowi, Ini Respons Roy Suryo & Yakub Hasibuan

Blak-Blakan! Damai Lubis Ungkap Pertemuan dengan Jokowi, Ini Respons Roy Suryo & Yakub Hasibuan

Influencer Timothy Ronald Terseret Kasus Dugaan Penipuan Kripto | INDO UPDATE

Influencer Timothy Ronald Terseret Kasus Dugaan Penipuan Kripto | INDO UPDATE

PANDJI MEMANG MENGHINA GIBRAN, TAPI JANGANLAH KITA MENGHINA PUTRA PANDJI I Kupas Berita &Ade Armando

PANDJI MEMANG MENGHINA GIBRAN, TAPI JANGANLAH KITA MENGHINA PUTRA PANDJI I Kupas Berita &Ade Armando

[FULL] Blak-blakan Cerita Rismon Temui Kemendikdasmen! Diperiksa jadi Saksi Sidang KIP Ijazah Gibran

[FULL] Blak-blakan Cerita Rismon Temui Kemendikdasmen! Diperiksa jadi Saksi Sidang KIP Ijazah Gibran

Pilkada Oleh DPRD: Menakar Untung Ruginya Bagi Demokrasi I Prime Plus

Pilkada Oleh DPRD: Menakar Untung Ruginya Bagi Demokrasi I Prime Plus

Kritik Keras KUHP-KUHAP Baru, Usman Hamid Singgung Kasus Laras Faizati | Bikin Terang

Kritik Keras KUHP-KUHAP Baru, Usman Hamid Singgung Kasus Laras Faizati | Bikin Terang

SERAM, SELAMA INI KITA DIBOHONGI AI‼️INI BUKTINYA... AIMAN WITJAKSONO - THE HOST

SERAM, SELAMA INI KITA DIBOHONGI AI‼️INI BUKTINYA... AIMAN WITJAKSONO - THE HOST

Satu Abad Menanti KUHP Baru, Antara Misi Dekolonisasi vs Tudingan Neokolonialisme | Naratama

Satu Abad Menanti KUHP Baru, Antara Misi Dekolonisasi vs Tudingan Neokolonialisme | Naratama

PANDJI DI THE FOUNDER5 FULL SET

PANDJI DI THE FOUNDER5 FULL SET

Debat Panas! Pelapor Ungkap Alasan Polisikan Pandji Pragiwaksono, Arie: Apa Perlu Melakukan Ini?

Debat Panas! Pelapor Ungkap Alasan Polisikan Pandji Pragiwaksono, Arie: Apa Perlu Melakukan Ini?

AAUUWW! Disebut Perkaya Diri Rp809 M, Nadiem Ikut Sidang Pakai Chromebook? | Meet Nite Live

AAUUWW! Disebut Perkaya Diri Rp809 M, Nadiem Ikut Sidang Pakai Chromebook? | Meet Nite Live

Materi Pandji Pragiwaksono jadi Polemik, Staf KSP: Negara Tidak akan Kriminalisasi Rakyatnya

Materi Pandji Pragiwaksono jadi Polemik, Staf KSP: Negara Tidak akan Kriminalisasi Rakyatnya

ABRAHAM SAMAD: PASAL INI SUDAH MATI, TAPI TIBA- TIBA DIHIDUPKAN KEMBALI DI KUHP BARU

ABRAHAM SAMAD: PASAL INI SUDAH MATI, TAPI TIBA- TIBA DIHIDUPKAN KEMBALI DI KUHP BARU

KEMBALI BICARA POLITIK. FAHRI HAMZAH BONGKAR DAPUR KABINET

KEMBALI BICARA POLITIK. FAHRI HAMZAH BONGKAR DAPUR KABINET

PDIP Kritik Pasal 218 KUHP, Kritik Presiden Berpotensi Dianggap Penghinaan

PDIP Kritik Pasal 218 KUHP, Kritik Presiden Berpotensi Dianggap Penghinaan

Usman Hamid Kuliti KHUP-KUHAP Baru: Lebih Kolonial dan Bungkam Kritik | Bikin Terang

Usman Hamid Kuliti KHUP-KUHAP Baru: Lebih Kolonial dan Bungkam Kritik | Bikin Terang

VIDEO INI HILANG DARI BERANDA⁉️ AHOK BONGKAR SEMUANYA DISINI⁉️ NONTON SEBELUM DI TAKEDOWN LAGI‼️

VIDEO INI HILANG DARI BERANDA⁉️ AHOK BONGKAR SEMUANYA DISINI⁉️ NONTON SEBELUM DI TAKEDOWN LAGI‼️

© 2025 ycliper. Все права защищены.



  • Контакты
  • О нас
  • Политика конфиденциальности



Контакты для правообладателей: [email protected]