Tuntut Pemekaran, 7 Calon DOB di Sulsel Bersatu dalam Forum Forkoda

Описание: #tribuntimur #tribunviral #tujuhcalon #dob #sulselbersatu #pemekaran

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru se-Sulawesi Selatan (Forkoda PP DOB Sulsel) resmi terbentuk.

Terdapat 7 calon Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sulsel.

Diantaranya Provinsi Luwu Raya dan Bone Raya.

Kemudian Kabupaten Bone Selatan, Kabupaten Luwu Tengah, Kabupaten Womanturau, Kabupaten Toraja Barat dan Kabupaten Toraja Timur.

"Ini bentuk kesadaran dari para daerah-daerah yang ingin melakukan pemekaran yang menyadari ada hak mereka disitu untuk pemekaran daerahnya. Sehingga mereka sadar membentuk organisasi," kata Ketua Umum Hasbi Syamsu Ali usai pelantikan sekaligus rapat kerja hingga malam di Hotel Claro Makassar pada Minggu (18/1/2026).

Hasbi Syamsu Ali menyebut pembentukan DOB sebagai sebuah kebutuhan.

Sebagai warga negara, Hasbi Syamsu Ali menilai upaya pembentukan DOB merupakan hak yang telah diatur dari konstitusi.

Hasbi menyebut pihaknya sudah bertemu berbagai pihak.

Mulai dari pemerintah daerah setempat hingga ke tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Itu hak konstitusional kita. Pemekaran itu hak bahwa kita peduli daerah ini mau berkembang cepat," kata Hasbi.

Hasbi menyebut penting mengizinkan pembentukan DOB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Realitasnya saat ini kata Hasbi, pembangunan tidak merata.

"Pembangunan itu harus merata, terlalu jauh rentang kendali. Kasus kita di Luwu Raya , 500 km dari pusat pemerintahan. Di Provinsi Banten terjauh 125 km," ujar Hasbi.

Usai dilantik, Hasbi menyebut perlu disiapkan secara matang syarat administrasi pembentukan daerah baru.

Sehingga Ketika moratorium di cabut, draft pemekaran 7 calon DOB di Sulsel sudah siap.

"Moratorium itu hanya pernyataan, justru menurut saya kita harus siap sebelum moratorium dicabut. Kita harus menyiapkan persyaratan administrasi. Moratorium itu tidak ada dalam konteks tertulis, hanya pernyataan. Itupun dalam periode pak Jokowi," jelas Hasbi Syamsu Ali

Sekretaris Jenderal Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Abdurrahman Sang menyebut perjuangan pembentukan DOB penting dilakukan secara simultan melalui gerakan serentak.

"Perjuangan kita selama ini masing-masing. Misalnya Luwu Raya sendiri ke Komisi II, Kemendagri, ke Komite 1. Karena sendiri-sendiri sepetinya tekanan kita tidak terlalu kuat. Dengan bersatu ini, menunjukkan perhatian cukup baik terhadap pemerintah dan DPR RI," katanya

Abdurrahman Sang menyoroti problem data yang selama ini dipersoalkan.

Terkait adanya data calon DOB, namun tidak diketahui struktur pengusulnya.
Sehingga Komite II DPD RI dan Komisi II DPR RI diminta validasi data tersebut.

"Data sekarang disebut 347, angka ini berpengaruh ke perumusan kebijakan. Angka ini terlalu besar. Kalau asumsinya pak Wapres JK sampaikan satu daerah Rp 300 Miliar. Kalau 347 berapa itu, ini angka politis yang dipersoalkan," katanya.

Abdurrahman Seng pun meminta pemerintah mengevaluasi data tersebut.
Sehingga terjaring daerah yang betul-betul serius dalam membentuk Daerah Otonomi Baru.



Narator: Putri Alya Mustika (Mahasiswi magang Unhas)
Editor Video : Sanovra J. R
Reporter : Faqih Imtiyaaz



(TRIBUN-TIMUR.COM)

Update info terkini via http://tribun-timur.com/
YouTube business inquiries: 081144407111