KPK Klaim Bukti Kuat, Ketua PBNU Terseret Skandal Kuota Haji

Описание: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan telah memiliki bukti yang menguatkan dugaan bahwa Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBNU, Aizzudin Abdurrahman (AIZ), menerima aliran uang dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menekankan bahwa bukti dan keterangan lain telah mengonfirmasi dugaan tersebut.

Berdasarkan bukti tersebut, KPK memanggil dan memeriksa Aizzudin sebagai saksi pada 13 Januari 2026. Dalam pemeriksaan, penyidik mendalami dugaan adanya aliran uang kepada yang bersangkutan serta membuka peluang penguatan pembuktian melalui saksi lain, dokumen, maupun barang bukti elektronik. Meski demikian, Aizzudin membantah tudingan tersebut dan menyatakan tidak menerima uang terkait kasus kuota haji.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini mulai disidik KPK sejak 9 Agustus 2025. Pada tahap awal penyidikan, KPK mengumumkan estimasi kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp1 triliun serta mencegah tiga pihak bepergian ke luar negeri, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik biro haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur. Pada Januari 2026, dua dari tiga pihak tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Selain ditangani KPK, kasus ini juga menjadi perhatian Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI. Pansus menemukan kejanggalan dalam pembagian kuota tambahan haji 2024 yang dibagi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus. Pembagian tersebut dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur porsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus, sehingga memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji.

Sumber: ANTARA News
Tanggal: 14 Januari 2026
#kpk #korupsihaji #kuotahaji #pbnu #NU #kemenag