Explain: Mengapa Food Estate Keliru untuk Memenuhi Swasembada Pangan?

Описание: Dalam kunjungan perdananya, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi proyek lumbung pangan atau food estate di Kampung Telagasari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungannya pada Ahad pagi, 3 November itu, ia menyatakan program food estate akan menjadi penopang dalam mencapai target swasembada pangan. 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membeberkan program food estate yang akan dijalankan berupa cetak sawah baru. Rencananya, total 3 juta hektare lahan sawah akan dicetak pada 2025-2027. Khusus di Kabupaten Merauke, akan dibuka lahan hingga 1 juta hektare pada 2025. Pada tahap awal, akan dilakukan demonstration plot di Kawasan Sentra Produksi Pangan seluas 20 hektare di Distrik Wanam sebagai model. 

Risiko pemborosan anggaran menjadi sorotan sejumlah ekonom. Direktur Next, Yusuf Wibisono menilai anggaran besar untuk cetak sawah baru akan jauh lebih bermanfaat bila digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara langsung, terutama petani padi di Jawa.

Dengan mempertahankan sawah dan pertanian skala kecil di Jawa, ketahanan pangan nasional akan lebih terjamin. Terlebih apabila dilakukan melalui pengembangan usaha pertanian pangan berbasis keluarga (family farming). Akses penduduk ke pangan segar yang terjangkau juga akan meningkat melalui lumbung pangan lokal. Langkah itu pun dapat menurunkan kesenjangan dan menanggulangi kemiskinan.

Sedangkan pencetakan sawah di luar Pulau Jawa, termasuk Merauke, Yusuf menilai risiko kegagalannya sangat tinggi. Sebab, kesuburan tanah dan kultur pertaniannya jauh berbeda dengan lahan di Jawa yang subur dan cocok untuk tanaman pangan. 

Yusuf menekankan produksi tanaman pangan membutuhkan prasyarat yang jauh lebih ketat dibandingkan tanaman non pangan. Lahan yang digarap harus subur dengan iklim yang sesuai, memiliki ketersediaan sumber air yang memadai, serta kontur tanah yang relatif datar. 

Sedangkan lahan pencetakan sawah baru di luar Jawa umumnya tanah berpasir, lahan gambut dan rawa, yang secara alamiah tidak cocok untuk padi. "Imbasnya, membutuhkan investasi yang mahal dan dengan tingkat kegagalan panen yang tinggi," ujar Yusuf. 

Risiko kegagalan proyek food estate juga diyakini oleh Guru Besar Fakultas Pertanian Institute Pertanian Bogor, Dwi Andrea Santosa. Selain soal modal yang besar, proyek pembukaan lahan skala besar untuk pertanian juga bakal menimbulkan masalah tenaga kerja. 

Jika satu orang menggarap 1 hektare saja, Dwi memperkirakan setidaknya 1 juta orang perlu didatangkan dari luar Merauke. “Tapi petani yang berpengalaman dan dibantu mekanisasi di Jawa bisa mengerjakan 1 hektare sendiri saja itu sudah super-luar biasa,” ujarnya. 

Karena itu, Dwi mempertanyakan kesiapan pemerintah menyiapkan petani yang mampu menggarap lahan food estate Merauke. Apalagi risiko konflik sosial seusai kedatangan gelombang pekerja ini sangat besar. 

Dwi berpandangan sebaiknya pemerintah mengedepankan pengembangan lahan pertanian skala kecil ketimbang membuka lahan baru dengan di luar Jawa untuk mencapai swasembada pangan. Misalnya lewat program transmigrasi, pemerintah bisa memberi satu keluarga lahan 10 hektare untuk diolah. Jika tetap berencana mengelola lahan skala besar, ia menyarankan pemanfaatan lahan bekas gambut peninggalan Presiden Soeharto yang terbengkalai. 

Selain masalah lahan dan tenaga kerja, minimnya infrastruktur penunjang membuat proyek food estate semakin rentan gagal. Peneliti pertanian Center of Reform on Economics Indonesia, Eliza Mardian mengungkapkan banyak lokasi food estate, termasuk di Merauke, tidak memiliki irigasi yang memadai.

Akibatnya, petani kekurangan air karena tidak ada cadangan atau reservoir untuk irigasi. Sementara saat musim hujan, sawah-sawah mereka rentan kebanjiran karena lahan tersebut dulunya hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Agar tidak merugikan keuangan negara, Eliza berharap pemerintah kali ini mengedepankan AMDAL yang koperhensif. Sehingga bisa dipastikan penilaian yang mendalam terkait dampak lingkungan dan ekonominya sebelum program itu terlanjur digarap. 




Video: youtube/Sekretariat Presiden, Youtube/Kementerian Pertanian
Editor: Ridian Eka Saputra