NGOBROL DESA 114 | “Diksi Tidak Tertulis” di Kepmendes 294/2025

Описание: Jakarta, 15 September 2025 – Episode ke-114 Ngobrol Desa mengangkat isu krusial dalam Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 294 Tahun 2025. Regulasi yang akan disosialisasikan secara nasional pada 16 September ini menggantikan aturan lama Kepmendes 143, sekaligus membawa perubahan penting terkait tata kelola tenaga pendamping profesional (TPP).
Isu yang paling menyita perhatian adalah munculnya frasa “ketentuan yang tidak tertulis” di sejumlah pasal. Frasa tersebut dianggap bisa menimbulkan tafsir ganda dan ketidakpastian hukum bagi pendamping desa.

Empat Titik Krusial
Pemantik diskusi, Itong dari KODE Indonesia, menemukan frasa “tidak tertulis” muncul di empat lokasi dalam Kepmendes 294:
1. Halaman 33 – kontrak kerja individual antara PPK dan TPP.
2. Halaman 34 – syarat pengadaan TPP baru.
3. Halaman 57 – penetapan kontrak kerja dan penugasan.
4. Halaman 59 – adendum kontrak bagi TPP hasil seleksi promosi.
“Kalau ada aturan tidak tertulis, pertanyaannya siapa yang menyampaikan dan bagaimana publik bisa mengetahuinya?” ujar Itong.

Menyambut Sosialisasi
Besok, Kepmendes 294 akan disosialisasikan secara daring melalui Zoom dan YouTube. Plt. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Eka Mewati, dijadwalkan menjadi narasumber. Undangan sudah disebar kepada Kepala Dinas PMD, camat, kepala desa, hingga seluruh TPP.
Itong mengajak peserta menyambut regulasi ini dengan optimisme. “Meski ada catatan kritis, mari kita telaah bersama agar pelaksanaannya memberi dampak positif bagi pendamping desa,” katanya.

Kekhawatiran TPP
Suryokoco dari KODE Indonesia menyoroti potensi masalah hukum. Menurutnya, aturan tidak tertulis bisa dimanfaatkan secara sepihak, menyulitkan TPP ketika menghadapi tuduhan pelanggaran.
“Kalau ada sidang etik atau klarifikasi, bagaimana kita membela diri atas aturan yang bahkan tidak tertulis?” tegasnya. Ia menyarankan TPP selalu mendokumentasikan instruksi lisan, misalnya dengan catatan atau tangkapan layar percakapan resmi.

Antara Peluang dan Risiko
Bagi sebagian peserta, regulasi baru ini tetap dipandang sebagai peluang penyegaran dalam tata kelola pendampingan desa. Namun, kunci keberhasilan ada pada kejelasan implementasi. “Orang bekerja butuh kenyamanan dan kepastian. Jika terlalu banyak aturan tidak tertulis, itu akan mengganggu,” ujar Suryokoco.

Penantian Jawaban
Kepmendes 294/2025 diharapkan memberi arah yang lebih tegas bagi pendampingan desa. Namun, banyak pertanyaan menunggu jawaban resmi dalam sosialisasi esok hari. Bagi TPP, kepastian hukum dan kejelasan aturan bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi penting agar mereka bisa bekerja dengan tenang dan efektif mendampingi desa.


========
TV Desa adalah Tayangan Televisi yang mendedikasikan diri untuk siaran edukasi Desa dan Perdesaan Indonesia

Dengan slogan "Perekat Jatidiri Bangsa". dalam semangat me MULIA kan Desa Desa Indonesia.

———————————————————————
Kerabat Pemirsa TV Desa, Apa pendapat Kerabat Pada tayangan TV Desa ?
Tulis di kolom komentar dengan cara ( Nama - Kabupaten/Kota - Pendapat Kerabat)
———————————————————————
SUBSCRIBE:
TV Desa :    / mytvdesa  
Radio DESA :    / pprelawa.  .
TV Desa News :    / channeldesa  
DESA Institute :    / desainstitute  
———————————————————————
SOCIAL MEDIA :
Twitter :   / mytvdesa  
Instagram :   / mytvdesa  
Youtube : h   / mytvdesa  
Facebook :   / mytvdesa  
Tiktok :   / mytvdesa  
Telegram : https://t.me/myTVDesa
WhatsApp : https://wa.me/mytvdesa

———————————————————————
Contact : [email protected]
WhatsApp : http://bit.ly/PemirsaTVDesa
————————————————————————
WhatsApp : https://wa.me/mytvdesa
-----------------------------------------------------------------------
#mytvdesa #tvdesa #desa #Kemendesa #Kemendagri #desainstitute #desamerdeka #desaisme #desa #perdesaan #tvdesalokal