Bedah Editorial MI - Jangan Blunder Izin Dokter Asing

Описание: MetroTV, SEKIAN lama isu kekurangan dokter telah mencuat, berharap solusi nyata dari pemerintah. Berbagai faktor penyebabnya juga telah berulang kali dikupas.

Mulai dari faktor utama, yakni mahalnya biaya pendidikan dokter, hingga tingginya biaya izin praktik yang membuat tidak sedikit dokter yang malas melanjutkan ke spesialis. Faktor minimnya dokter di wilayah terpencil pun sudah diungkap berbagai pihak.

Meski sudah dimunculkan lagi, setelah sebelumnya sempat tidak ada, bantuan biaya hidup dari pemerintah untuk dokter di wilayah terpencil masih sangat rendah. Tidak heran, para dokter yang sudah keluar uang banyak untuk sekolah lebih memilih bekerja di kota demi cepat 'balik modal'.

Solusi atas berbagai permasalahan itu pula yang berupaya dibuat pemerintah melalui RUU Kesehatan, yang pada Februari lalu telah disetujui Rapat Paripurna sebagai inisiatif DPR. Salah satu muatan dalam RUU itu adalah adanya izin bagi dokter asing untuk berpraktik di Indonesia.

Kemarin, Menkes Budi Gunadi, menjelaskan jika kehadiran dokter asing akan dapat menjadi solusi krisis dokter spesialis di wilayah terpencil. Caranya, klaim Menkes, dengan menempatkan mereka selama dua tahun terlebih dulu di daerah.

Meski begitu Menkes tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai aturan penempatan itu selain hanya menyebutkan wilayah Papua. Masih menurut Menkes, banyak dokter asing yang berminat ditempatkan di pedalaman.

Bukan saja sama sekali tidak menyentuh faktor-faktor utama kendala di dalam negeri, baik biaya pendidikan dokter maupun insentif biaya hidup di pedalaman, tetapi juga penempatan dokter asing menambah beban baru, baik bagi hal teknis maupun non teknis. Adaptasi terhadap bahasa hingga budaya hanyalah segelintir kendala awal, belum lagi standar gaji hingga insentif yang kemungkinan besar dapat berbeda dan justru menimbulkan konflik dengan dokter dalam negeri.

Pemberian izin praktik bagi dokter asing tanpa aturan asal sekolah maupun negara justru penurunan terhadap kualitas layanan kesehatan kita. Negara kita bisa menjadi target bagi dokter-dokter yang sesungguhnya inkompeten dan dari sekolah medis kurang berkualitas, meski berembel-embel luar negeri.

Tidak heran negara seperti Filipina yang memiliki krisis dokter sama seperti di Indonesia, sangat berhati-hati membuka praktik bagi dokter asing. Pemerintah Filipina hanya membuka izin praktik dokter asing dengan perjanjian bilateral.

Filipina juga mensyaratkan perjanjian timbal balik. Artinya, dokter mereka juga harus bisa bersekolah maupun membuka praktik di negara mitra itu. Dengan cara itulah transfer ilmu benar-benar dapat terwujud, dan bukan semata harapan muluk para dokter asing dapat cuma-cuma berbagi ilmu dengan dokter Tanah Air.

Namun bahkan sebelum mencetuskan solusi blunder dokter asing ini, akan lebih baik jika pemerintah berkaca pada negara serumpun, Malaysia, untuk mengenjot jumlah dokter spesialisnya. Alih-alih seperti di Indonesia di mana dokter harus merogoh kocek dalam untuk sekolah spesialis, Malaysia justru menggratiskan lewat residency training. Dokter pun mendapatkan gaji dari rumah sakit tempat ia training tersebut. Mengenai izin praktik dokter asing, Malaysia pun setali dengan Filipina karena juga menerapkan aturan soal asal sekolah, berikut syarat ketat lainnya.

Menkes Budi beralasan negara ini membutuhkan waktu minimal 11 tahun lagi untuk menutup defisit jumlah dokter. Hal ini berdasarkan angka defisit dokter spesialis yang mencapai sekitar 25ribu orang.

Kenekatan pemerintah mendorong izin praktik dokter asing tanpa kesiapan aturan lainnya, justru semakin menguatkan kesan upaya liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan lewat RUU ini.

Langkah awal yang semestinya harus cepat dilakukan adalah peningkatan bantuan biaya hidup bagi dokter pedalaman. Bahkan, jika pemerintah serius dalam mendorong distribusi dokter ke wilayah terpencil maka bantuan biaya hidup semestinya dinaikkan berkali lipat, dari yang tertinggi saat ini hanya di kisaran Rp6,4 juta (daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan). Dengan medan dan risiko besar sudah selayaknya dokter-dokter tersebut diperlakukan layaknya pahlawan dan diberi apresiasi berkali lipat.

Pemerintah harus menggenjot beasiswa kedokteran sebesar-besarnya. Para dokter pun dipastikan dapat melanjutkan ke jenjang spesialis dengan keringanan biaya. Cara inilah yang krusial untuk pemerataan pelayanan kesehatan kita yang lebih terjamin. Memaksakan izin dokter asing adalah jawaban blunder yang sarat risiko.

#JanganBlunderIzinDokterAsing #BedahEditorialMI #Metrotv #topreviewmetrotv
-----------------------------------------------------------------------

Follow juga sosmed kami untuk mendapatkan update informasi terkini!

Website: https://www.metrotvnews.com/
Facebook:   / metrotv  
Instagram:   / metrotv  
Twitter:   / metro_tv  
TikTok:   / metro_tv