Jokowi Bantah Usul Inisiatif Revisi UU KPK, Petrus Selestinus Beberkan 7 Fakta

Описание: Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bahwa dirinya setuju dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad soal wacana mengembalikan posisi KPK dan klarifikasi revisi UU No 30 Tahun 2002 pada 2019 merupakan usul inisiatif DPR, dinilai tidak jujur dan menyesatkan publik.

"Bahkan Jokowi dengan bangga menyatakan ketika itu dirinya tidak menandatangani Surat Pengesahan Revisi UU KPK yang sudah disetujui DPR bersama pemerintah, seakan-akan ia telah berusaha menyelamatkan KPK. Ini adalah semacam tipu muslihat," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara Petrus Selestinus SH di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Pernyataan tersebut, kata Petrus, sengaja dilontarkan Jokowi untuk menunjukkan sikapnya seolah-olah tidak mendukung revisi UU KPK, dari UU No 30 Tahun 2002 menjadi UU No 19 Tahun 2019.

"Ini jelas sebagai pernyataan yang tidak mengandung kebenaran, bodoh tetapi licik, dan menyesatkan publik, karena terdapat peristiwa dan fakta yang membuktikan sebaliknya, yaitu Jokowi sebagai aktor intelektual usul inisiatif revisi UU KPK dengan 'hidden agenda' (agenda terselubung) untuk membunuh KPK dengan membatasi usia KPK hanya 12 tahun," jelas Petrus.

Di sini, ucap Petrus, sikap Jokowi hendak menunjukkan seolah-oleh dirinya tidak terlibat dalam upaya pelemahan KPK.

"Padahal terdapat peristiwa dan fakta di mana Jokowi berniat membubarkan KPK melalui pembatasan usia KPK hanya sampai tahun ke 12 dihitung mulai dari tahun 2015," tukasnya.

Fakta-fakta dan peristiwa di mana Jokowi terlibat sebagai aktor intelektual dalam usul inisiatif revisi UU KPK, menurut Petrus, dimulai sejak awal tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada 7 (tujuh) peristiwa dan fakta-fakta berikut.

Baca berita di ------- http://bengkulu.tribunnews.com/

Follow Instagram ---------   / tribun_bengkulu  

Like fanspage ---------   / tribunbengkulu  

Editor Video: Randa