KABAR DESA | RPDN Bongkar Dugaan Ketertutupan Evaluasi TPP 2026

Описание: Program Kabar Desa kembali hadir menyajikan informasi terbaru seputar dinamika pembangunan desa di Indonesia. Dalam edisi kali ini, perhatian publik tertuju pada persoalan serius yang dihadapi oleh para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tahun anggaran 2026.

Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) mengambil langkah penting dengan mendampingi sejumlah TPP yang terdampak kebijakan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Desa. Kebijakan tersebut berkaitan dengan tidak diperpanjangnya kontrak kerja para pendamping desa, yang hingga kini dinilai masih menyisakan banyak tanda tanya.

Dalam upaya mencari kejelasan, para TPP bersama RPDN melakukan konsultasi dan pengaduan ke Komisi Informasi Pusat di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada Senin, 17 Maret ini menjadi momentum penting dalam memperjuangkan hak atas keterbukaan informasi publik, khususnya terkait hasil evaluasi kinerja yang menjadi dasar keputusan tersebut.

Rombongan diterima langsung oleh Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat. Dalam dialog tersebut, mengemuka fakta bahwa banyak TPP tidak pernah menerima penjelasan yang transparan terkait indikator maupun hasil penilaian kinerja mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, surat penjelasan baru diterima setelah kontrak mereka berakhir.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah proses evaluasi telah dilakukan secara objektif dan akuntabel? Ataukah ada persoalan administratif yang berpotensi merugikan para pendamping desa yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan di tingkat akar rumput?

Komisi Informasi menegaskan bahwa setiap tenaga pendamping memiliki hak untuk mengetahui hasil evaluasi kinerjanya. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang wajib dijalankan oleh setiap badan publik, termasuk kementerian.

Sementara itu, RPDN menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai kasus individual semata. Ada ribuan pendamping desa di seluruh Indonesia yang berpotensi mengalami hal serupa. Karena itu, perjuangan ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga tentang keadilan, transparansi, dan penghargaan terhadap kerja-kerja pemberdayaan desa.

Melalui program ini, kami mengajak Kerabat Desa untuk ikut mencermati perkembangan isu ini. Bagaimana masa depan pendamping desa? Apakah keterbukaan informasi benar-benar akan ditegakkan? Dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan desa ke depan?

Ikuti terus Kabar Desa untuk mendapatkan informasi terpercaya, tajam, dan berpihak pada kepentingan desa.

Salam Desaisme

#KabarDesa, #PendampingDesa, #TPP2026, #RPDN, #Transparansi, #KomisiInformasi, #DesaIndonesia, #IsuDesa, #BeritaDesa