Eks Ketua KPK Abraham Samad Sindir Jokowi soal Revisi UU KPK: Dosa Kolektif, Mau Cuci Tangan

Описание: Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyinggung polemik revisi UU KPK.

Abraham Samad menegaskan bahwa revisi UU KPK adalah dosa kolektif antara DPR dan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Statement Samad ini membantah ucapan Jokowi yang menyebut dirinya tak pernah menandatangani revisi UU KPK.

Jokowi juga mengaku bahwa perubahan tersebut adalah usulan dari DPR.

Samad mengaku heran karena melihat saling lempar tanggungjawab antara DPR dan Jokowi.

Samad menuturkan bahwa ada pihak yang seolah ingin cuci tangan.

"Sebenarnya kalau kita lihat ini 'dosa kolektif'. Kok saya heran juga ada saling tuding-menuding, ya. Nggak mungkin lah sekedar DPR (yang bertanggung jawab melakukan revisi UU KPK) kalau misalnya tidak ada sinyal dari pemerintah untuk melakukan revisi," katanya dalam acara Senin (16/2/2026).

"Jadi saya pikir dalam konteks ini, ada pihak-pihak tertentu mau cuci tangan," sambung Samad.

Samad menegaskan bahwa saat ini pemerintah dan DPR ingin kembali mengembalikan UU KPK seperti semula.

Dia pun mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika dirasa proses revisi UU KPK untuk dikembalikan seperti semula memakan waktu lama.

Ia mengatakan jika UU KPK saat ini masih dipertahankan, maka marwah lembaga antirasuah akan terus mengalami penurunan.


Abraham Samad menilai ada pelemahan dalam pemberantasan korupsi.

Ia menyebut, OTT KPK saat ini hanya menyasar pada kasus dengan kerugian negara kecil.

Sementara Kejagung bisa melakukan pengusutan kasus kelas kakap dengan kerugian triliunan rupiah.

Menurutnya, fenomena ini akibat revisi UU KPK yang dilakukan di era pemerintahan Jokowi.

"Undang-undangnya direvisi lalu independensinya dan kewenangan-kewenagannya sudah dipreteli atau diamputasi (akibat revisi UU KPK)," tuturnya.