KOLABORASI BP3OKP BERSAMA DPR OTSUS KOTA SORONG DALAM GIAT RESES TAHAP I

Описание: Anggota DPR Otsus Kota Sorong Laksanakan Reses Tahap I di Distrik Maladumes

Anggota DPR Otonomi Khusus (Otsus) Kota Sorong melaksanakan kegiatan Reses Tahap I di Distrik Maladumes pada Selasa, 03 Maret 2026. Kegiatan ini dihadiri lengkap oleh Ketua dan seluruh anggota DPR Otsus Kota Sorong, serta turut dihadiri perwakilan Pokja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Reses ini menjadi momentum penting untuk menjaring aspirasi masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Otsus dalam memperjuangkan kepentingan Orang Asli Papua (OAP). Dalam forum dialog tersebut, berbagai isu strategis mengemuka, mulai dari pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, hingga pengawasan penggunaan dana Otsus agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam arahan pada kegiatan reses tersebut, disampaikan bahwa bahwa DPR Otsus Kota Sorong memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan yang berkeadilan dan berpihak kepada Orang Asli Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Otonomi Khusus Papua.

DPR Otsus tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, tetapi juga sebagai representasi politik OAP yang memastikan kebijakan daerah, penganggaran, dan program pembangunan benar-benar selaras dengan semangat afirmasi dan keberpihakan. Hal ini mencakup pengawalan dana Otsus pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, perlindungan hak ulayat, serta peningkatan kapasitas generasi muda Papua.
Melalui reses ini, DPR Otsus menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibiayai dana Otsus, agar tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi juga terukur dampaknya secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat OAP.

Kehadiran anggota Pokja BP3OKP dalam kegiatan ini juga menegaskan pentingnya sinergi kelembagaan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus. Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, BP3OKP berperan sebagai badan pengarah dalam sinkronisasi, koordinasi, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Papua.

BP3OKP memiliki fungsi strategis untuk memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan di Papua, termasuk di Kota Sorong, berjalan sesuai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan selaras dengan visi pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, BP3OKP mendorong penguatan tata kelola, integrasi data, serta harmonisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.

Kolaborasi antara DPR Otsus dan BP3OKP menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang dijaring melalui reses dapat ditransformasikan menjadi rekomendasi kebijakan yang terarah dan terukur.
Pentingnya Kolaborasi Kewenangan dan Kelembagaan
Pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua membutuhkan kejelasan pembagian kewenangan dan penguatan kelembagaan. DPR Otsus sebagai representasi politik daerah, pemerintah daerah sebagai pelaksana program, serta BP3OKP sebagai badan pengarah harus berjalan dalam satu kerangka koordinasi yang solid.

Kolaborasi ini menjadi kunci agar pelaksanaan Otsus tidak berjalan parsial, tetapi terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan. Dengan sinergi yang kuat, pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan.

Kegiatan Reses Tahap I di Distrik Maladumes ini pun menjadi simbol komitmen bersama untuk menghadirkan Otonomi Khusus yang substantif—bukan sekadar regulasi, tetapi instrumen nyata dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Papua, khususnya di Kota Sorong.
#badanpengarahpapua #papuasehat #papuacerdas #papuaproduktif #papuabaratdaya #kotasorong #papuabaratdaya