Hukum Perdata #10 | Adopsi Anak atau Pengangkat Anak Menurut Hukum Perdata

Описание: Syarat-Syarat Adopsi.
Menurut ketentuan Pasal 8 Staatblad 1917 Nomor 129 adalah sebagai berikut.
a. Harus dibuat dalam akta notaris.
b. Harus dengan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan.
c. Jika anak yg diadopsi sudah berusia 15 tahun harus dimintakan persetujuannya.
d. Jika yang melakukan adopsi seorang janda maka harus ada persetujuan ayah dari suaminya yang telah meninggal.
e. Jika tidak ada mereka yang harus dimintakan izin maka izin dapat diperoleh melalui pengadilan.
Anak yang diadopsi harus memakai nama keluarga orang yang mengadopsi. Anak yang diadopsi oleh pasangan suami istri memperoleh status sebagai anak yang sah. Dengan adopsi maka hubungan keperdataan yang berdasarkan kepada keturunan darah antara orang yang diadopsi dengan orang tuanya dan keluarga sedarah terputus kecuali:
1. perderajatan dalam hubungan keluarga sedarah sebagai larangan untuk kawin;
2. ketentuan-ketentuan hukum pidana yang didasarkan kepada hubungan sedarah;
3. kompensasi ongkos perkara;
4. pembuktian dengan saksi dalam hal saksi anggota keluarga.
Adanya lembaga adopsi (pengangkatan anak) bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1998 tentang pengangkatan anak dirumuskan pengertian adopsi atau pengangkatan anak, yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan negeri tanpa mempersoalkan apakah pengangkatan anak tersebut mempunyai akibat hukum yang penuh/sempurna atau akibat hukum yang terbatas.
Sifat perbuatan adopsi, yaitu perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap sebagai hasil kesepakatan antara pihak-pihak semata-mata. Perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
Menurut hukum adat, pengangkatan anak adalah pengalihan kekuasaan anak dari orang tua yang sah kepada orang lain dengan tujuan kepentingan anak yang berupa pemberian kesejahteraan bagi anak tersebut.
Pengaturan Adopsi.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
2. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai pengangkatan anak.
4. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 79.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989.
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984.
Syarat Pengangkatan Anak.
a. Harus ada izin Menteri Sosial.
b. Harus ada laporan sosial yang memuat tentang:
1) keterangan calon orang tua angkat, orang tua kandung, dan calon anak angkat;
2) keterangan pelaksanaan pengasuhan anak.
c. Syarat-syarat calon orang tua angkat sebagai berikut:
WNI:
1. status perkawinannya minimal 5 tahun;
2. umur minimal 30 tahun maksimal 40 tahun;
3. tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai satu anak;
4. berkelakuan baik, mampu di bidang ekonomi, sehat jasmani;
5. membuat pernyataan tertulis tentang tujuan pengangkatan anak, yaitu kesejahteraan;
6. Ada laporan sosial.
Prosedur Pengangkatan Anak.
1. Surat permohonan izin untuk pengangkatan anak ditujukan kepada departemen sosial, permohonan tersebut adalah surat resmi yang ditujukan oleh orang tua angkat yang ditandatanganinya sendiri di atas meterai secukupnya.
2. Orang tua angkat harus berdomisili di Indonesia, apabila permohonan izin dari departemen sosial dikabulkan yang dibuktikan dengan surat izin resmi maka permohonan pengangkatan anak tersebut kemudian diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan hukum acara yang berlaku.
3. Pembinaan dan pengawasan adalah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat instansi yang berwenang dalam hal ini pejabat departemen sosial.
Larangan Pengangkatan Anak.
1. WNA dilarang mengangkat WNI yang berada dalam asuhan orang tua atau wali.
2. WNI dilarang mengangkat anak yang berada dalam pengasuhan orang tua atau wali WNA.
Jenis-Jenis Pengangkatan Anak
1. Pengangkatan anak sempurna (adopsi plena) adalah pengangkatan anak yang bertujuan untuk memutuskan hubungan hukum dengan orang tua biologis.
2. Pengangkatan anak sederhana (adopsi minus plena) adalah pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan hukum dengan orang tua biologis sehingga anak tersebut masih tetap berhak untuk mewaris dari orang tua biologisnya.
3. Pengangkatan anak secara langsung (private adoption) adalah pengangkatan anak yang langsung dari orang tua biologis kepada orang tua angkat.
4. Pengangkatan anak anumerta (postum adoption) adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam proses pengangkatan anak salah satu pihak meninggal, pihak yang ditinggalkan tetap melanjutkan proses pengangkatan anak tersebut.

Sukses selalu!
#tutorialkuliah
#kuliahdaring
#kuliahonline
#kuliahlagi
#universitasterbuka