Pendampingan Produk Unggulan UMKM pada JATAM MPM PDM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

Описание: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Persyarikatan/AUM/Desa Binaan (P2M) ini dilatarbelakangi adanya Surat Permohonan Ketua Majlis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PDM) Kabupaten Sukoharjo tertanggal 7 Nopember 2024. Kolaborasi Tim Dosen Fakultas Geografi dan Teknik Arsitektur UMS selanjutnya siap melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dalam pendampingan Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) PDM Kabupaten Sukoharjo dalam pendampingan produk unggulan UMKM di Kabupaten Sukoharjo. Pendampingan produk unggulan UMKM pada Jamaah Tani Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo, diharapkan juga menjadi kolaborasi yang sangat strategis dalam meningkatkan sinergi antara aspek sosial, ekonomi, dan keagamaan yang terkandung pada tujuan dakwah Muhammadiyah. Fokus pada produk hasil pertanian dan peternakan desa di Sukoharjo yang relevan dengan peran JATAM di bawah Muhammadiyah, khususnya melalui penguatan kelembagaan petani. Wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki basis kuat di sektor sawah, hortikultura, dan peternakan rakyat, maka pendampingan JATAM diarahkan pada tiga klaster utama berikut: (1) Padi dan Beras (Reguler dan Organik), karena potensi Sukoharjo adalah wilayah lumbung padi dengan peluang diferensiasi: beras organik, beras sehat, beras kemasan premium; (2) Hortikultura (Cabai, Sayur, Buah Lokal), karena potensi Polokarto, Bendosari, Mojolaban punya lahan sayur produktif; (3) Ayam Petelur dan Ayam Kampung, karena potensi telur adalah komoditas stabil dan konsumtif yang bisa dikembangkan menjadi telur omega/telur herbal [7]. Program pangan yang dilakukan oleh Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) PDM Kabupaten Sukoharjo memiliki berbagai tantangan yang harus diatasi agar dapat mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi: (1) Petani menjual hasil panen dalam bentuk mentah (gabah, sayur segar, telur curah) sehingga margin rendah, (2) Ketergantungan pada tengkulak, (3) Produktivitas belum optimal (biaya pupuk dan pakan tinggi), (4) Tidak ada identitas/brand produk desa, (5) Produk belum memiliki legalitas, (6) Manajemen usaha dan pencatatan keuangan lemah, dan (7) Akses pasar terbatas