NGOBROL DESA 192 | Aturan APBDes 30–70 Bikin Desa Tertekan? Kepala Desa, Kecamatan & TPP Bicara

Описание: Episode Ngobrol Desa 192 menghadirkan diskusi mendalam mengenai penerapan aturan belanja desa 30 persen untuk belanja aparatur dan 70 persen untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Aturan ini secara normatif dimaksudkan untuk menjaga fokus APBDes pada pembangunan desa, namun dalam praktiknya memunculkan berbagai persoalan di lapangan.

Diskusi dipandu oleh Panudi Sukoharjo dan menghadirkan narasumber lintas level yang mewakili realitas desa hingga kebijakan nasional. Suryokoco, selaku Ketua RPDN, membuka diskusi dengan pandangan kritis bahwa regulasi tidak bisa dibaca secara tekstual semata. Menurutnya, banyak desa masih menghadapi keterbatasan fiskal sehingga penerapan aturan 30–70 kerap berbenturan dengan kebutuhan dasar pemerintahan desa.

Dari sisi pelaksana teknis, Kholil sebagai perangkat desa menyampaikan pengalaman langsung tentang beban belanja rutin desa, mulai dari penghasilan tetap, tunjangan perangkat, hingga operasional pemerintahan. Ia menyoroti risiko administratif yang dapat muncul ketika desa dipaksa memenuhi komposisi anggaran tanpa mempertimbangkan kapasitas keuangan yang dimiliki.

Sementara itu, Kustiri, kepala desa, menggambarkan dilema pengambilan kebijakan di tingkat desa. Ia menegaskan bahwa kepala desa berada di posisi sulit: di satu sisi harus patuh pada regulasi, namun di sisi lain wajib memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan tetap berjalan. Tanpa penguatan Pendapatan Asli Desa (PADes), aturan tersebut dinilai berpotensi menekan desa.

Perspektif pembinaan disampaikan oleh Irfan Bangkawi, aparat kecamatan, yang menjelaskan peran kecamatan sebagai penghubung antara kebijakan dan kondisi riil desa. Ia menekankan pentingnya komunikasi, pembinaan, dan pemahaman kontekstual agar desa tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga keberlanjutan pemerintahan.

Diskusi ini semakin lengkap dengan kehadiran Tatang, Imanuddin TPP Kemendesa (Tenaga Pendamping Profesional). Tatang menekankan bahwa tujuan utama aturan belanja desa adalah memastikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi prioritas. Namun ia juga mengingatkan bahwa pendampingan desa seharusnya bersifat solutif dan adaptif, bukan sekadar mengawasi administrasi.

Redaksi menegaskan bahwa seluruh pandangan dalam episode ini merupakan pendapat dan pengalaman profesional masing-masing narasumber, bukan pernyataan resmi lembaga. Ngobrol Desa 192 diharapkan menjadi ruang diskusi kritis dan berimbang bagi kepala desa, perangkat desa, pendamping, aparat kecamatan, serta pegiat desa di seluruh Indonesia.
----
#NgobrolDesa
#APBDes
#DanaDesa
#KepalaDesa
#PerangkatDesa
#KeuanganDesa
#KebijakanDesa
#DesaIndonesia
---
Mau Punya komuntas Seprofesi ? TPP, / PEMDES /KOPDES / BUMDES ?
gabung WA Grop Eksklusif...
Investasi sekali seumur hidup 50K
klik dn pilih : https://s.id/WADESA

Karena bertumbuh itu jauh lebih indah bila dilakukan bersama, bukan sendirian. 🌱
#mytvdesa #tvdesa #desa #Kemendesa #Kemendagri #desainstitute #desamerdeka #desaisme #desa #perdesaan #tvdesalokal